MediaSuaraMabes, Barito Utara – PT Nusa Persada Resources (NPR) adalah salah satu anak usaha dari PT Indo Tambangraya Megah (ITM). NPR adalah salah satu tambang batubara yang saat ini sedang beroperasi di wilayah Desa Karendan dan akan masuk juga ke wilayah Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Yang hasil galian tambangnya di angkut melalui jalan PT. MBL Menuju Kutai Barat (Kaltim).
Menurut kontrol media www.suaramabes.com sejak awal beroperasi investasi ini selalu berpolemik dengan warga pengelola yang dirasa rentan akan menjadi dampak kriminalisasi terhadap warga sekitar akibat Menejemen konflik karena hadirnya kepentingan – kepentinga dari berbagai kelompok atau juga mungkin karena diduga ada beberapa oknum berbintang dibelakangnya sehingga hak kelola warga sekitar selalu diperkosa dengan cara memperalat oknum Tim Tripika dan yang akhir-akhir ini diduga Memperalat 2 kepala desa setempat diluar kewenangannya akibat Tim Tripika tingkat kecamatan terdahulu mengundurkan diri.
Dalam laporan sebelumnya Jhon Kenedy salah seorang ketua LSM Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (LPKP) Barito Utara 2/5/2025 menyampaikan, “Seminggu sebelumnya saya sudah menyampaikan laporan melalui SPKT Polres Barito Utara sebagaimana surat kami Nomor:022/DPP-LPKP/KTG/IV/2025 Dengan Perihal: Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Penggelapan HAK karena sudah lebih dari seminggu belum ada respon maka kemaren kembali kami sampaikan kembali surat Nomor:023/DPP-LPKP/KTG/IV/2025 Perihal: Kompirmasi Tentang Pengaduan, Adapun yang kami laporkan yaitu 2 Oknum Kepala Desa yang bersangkutan dan satu orang inisial (M) atau salah satu masyarakat yang berasal dari kabupaten Barito Utara menjadi anggota DPRD di Kubar (Kaltim) Karena kalau dibilang uang tersebut untuk pembebasan lahan, sepengetahuan kami ada mereka tidak memiliki hak kelola yang nyata pada lahan 190 Ha. Yang katanya dianggarkan rencana pemberian taliasih oleh PT. NPR. Kata Jhon Kenedy
Jhon Kenedi menambahkan “Jika pengaduan kami tidak diproses sesuai jalur hukum waktu dekat ini Maka kami mohon kepada Bapak Kapolda bersama Tim Untuk turun kelokasi melihat pakta lahan kelola kami yang sebenarnya serta mengusut tuntas para pihak yang terlibat serta ide dari oknum inisial AS nanti pasti terungkap. Terang Jhon Kenedy
Melalui media ini mengompirmasikan kepada Bpk. Hirung selaku Atmin Manager PT. BEK dan PT. NPR Membenarkan adanya pencairan uang senilai 4,75 Miliar yang dibagi 2 yaitu 55 % Kerekening An Ricy selaku Kepala Desa Karendan dan 45% Ke Rekening An. Mukti Ali selaku Kepala Desa Muara Pari dan itu sudah sesuai arahan dari Polres Barito Utara terang Hirung berkali-Kali (Ron)
