MediaSuaraMabes, Bireuen Aceh – Anggaran miliaran rupiah yang digelontorkan untuk sektor peternakan di Kabupaten Bireuen selama lima tahun terakhir kembali menjadi sorotan. Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber, total dana yang dikucurkan Dinas Peternakan Bireuen pada periode 2019–2024 diperkirakan melebihi Rp 4 miliar. Namun, hasil di lapangan dinilai sangat jauh dari harapan. Hanya delapan ekor lembu beranak tercatat di Balai Ternak Rantau Panyang, Kecamatan Juli.
Balai ternak yang semestinya menjadi sentra pembibitan dan peningkatan populasi ternak lokal kini justru menjadi simbol kegagalan program pemerintah daerah. Warga menilai tidak ada aktivitas produktif yang nyata, sementara anggaran terus mengalir dalam jumlah besar.
Arizal Mahdi, Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas, mengecam keras lemahnya akuntabilitas penggunaan dana publik tersebut. Ia menyebut kondisi ini sebagai bentuk pemborosan anggaran dan kegagalan tata kelola.
“Dengan anggaran lebih dari Rp 4 miliar, rakyat hanya disuguhkan delapan ekor lembu? Ini bukan sekadar persoalan manajerial, tetapi mencerminkan kemungkinan penyimpangan anggaran. Aparat penegak hukum tidak boleh tinggal diam. Ini harus diusut secara menyeluruh,” tegas Arizal dalam keterangannya kepada media.
Senada, Hendra Gunawan, Ketua Yayasan Generasi Aceh Bermartabat, juga menyoroti lemahnya pengawasan dari pihak legislatif.
“Di mana fungsi kontrol DPRK? Ini dana rakyat. Jika program ini gagal, ada konsekuensi hukum dan politik yang harus ditegakkan. RDP terbuka wajib digelar, dan penegak hukum harus turun melakukan audit investigatif,” katanya.
Kritik juga datang dari masyarakat sekitar. Warga mengaku sejak balai ternak tersebut dibangun, tidak pernah ada pelatihan, penyuluhan, atau pengembangan ternak yang menjangkau peternak lokal.
“Yang ada cuma beberapa lembu. Kami tidak tahu program ini berjalan atau tidak. Tapi yang pasti, kami tidak pernah dilibatkan,” ujar salah satu warga, yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Peternakan Kabupaten Bireuen belum memberikan keterangan resmi, meski telah dihubungi melalui pesan dan sambungan telepon oleh awak media.
Masyarakat sipil kini mendesak Inspektorat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Kejaksaan Negeri untuk segera turun tangan. Audit menyeluruh dianggap mutlak untuk membongkar dugaan penyalahgunaan dana publik dan memastikan Bu adanya transparansi dan keadilan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen ( Suhendra)
