MediaSuaraMabes, Aceh — Kepala Perwakilan Media Suara Mabes (MSM) Aceh, Hanafiah, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera memanggil Kepala Dinas PUPR Aceh beserta Kabid terkait guna dimintai pertanggungjawaban atas dugaan proyek asal jadi di wilayah Tenggara.
Menurut Hanafiah, proyek tersebut dinilai tidak sesuai dengan standar, berpotensi merugikan keuangan negara, dan telah menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat.
“Proyek seperti ini tidak boleh dibiarkan. APH harus bertindak tegas dan memanggil Kadis PUPR Aceh serta Kabid terkait untuk dimintai tanggung jawab,” tegas Hanafiah.
Hanafiah menjelaskan bahwa proyek yang dikerjakan di wilayah Tenggara terindikasi dikerjakan secara asal jadi dan jauh dari spesifikasi teknis yang seharusnya. Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan lemahnya pengawasan dan diduga menimbulkan kerugian negara.
“Ini bukan sekadar kelalaian, tetapi sudah masuk pada persoalan yang merugikan masyarakat dan keuangan negara,” ujarnya.
Hanafiah berharap APH dapat menindaklanjuti laporan ini secara serius dan transparan, tanpa adanya tebang pilih.
“Kami meminta agar pihak-pihak yang bertanggung jawab diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Jangan pilih kasih dalam bertindak. Masyarakat sudah sangat kecewa dengan proyek-proyek asal jadi ini. Mereka menilai hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas yang selama ini dijalankan,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa masyarakat Aceh menunggu tindakan nyata dari APH sebagai bentuk kehadiran negara dalam mengawal pembangunan yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik koruptif.
“Ini saatnya APH menunjukkan komitmen bahwa hukum berjalan untuk semua, bukan hanya untuk rakyat kecil,” tutup Hanafiah.
