MediaSuaraMabes, Pekanbaru – ASPRUMNAS Riau dalam rangka mendukung program Pemerintah 3 juta rumah di Provinsi Riau, siap berkolaborasi dengan Bupati dan Wali Kota. Demikian keterangan Sekretaris DPD ASPRUMNAS Riau Abdul Rasyid di kantornya, jln Sudirman ujung, Komplek Sudirman Business Park No.12 Pekanbaru.
Hal ini terungkap saat rapat secara virtual ASPRUMNAS Riau dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan beberapa Asosiasi Pengembang se-Indonesia, Kamis (27/11/2025), ujar Sekretaris Abdul Rasyid, Jumat (28/11/2025)
Ketua ASPRUMNAS Riau H Jhon Satri menjelaskan bahwa ada puluhan ribu calon konsumen dari ASN & Pegawai PPPK Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. Berdasarkan data kebutuhan Rumah untuk ASN & Pegawai PPPK di tiap-tiap Kabupaten/Kota 1.000 sampai 3.000 rumah.
Artinya ada potensi sekitar 30.000 orang (ASN & PPPK) yang layak mendapat rumah subsidi tersebut. Kami telah mulai menyusun rencana program dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Untuk beberapa Kabupaten kami telah menyiapkan lahan, siap koordinasi dan sosialisasikan dengan Bupati dan Wali Kota.
Masalah bentuk dukungan Pemda terhadap Program 3 juta rumah dibahas oleh Direktorat Lahundes Kementrian PKP secara virtual dengan beberapa Asosiasi Pengembang, Kamis (27/11/2025). Bahkan bisa dibangun pada lahan yang telah disita Negara, tanah aset Pemda, Tanah terlantar, dan tanah dari Pengembang sendiri.
Diantara yang hadir dari Asosiasi Pengembang : Apersi, Himperra, & ASPRUMNAS, diantaranya Yunianto Rahmadi Utomo, Akmal K Ramadhan, Arief Perwira Nusa, Arison,SE.,MM, Rudi Permesma, Rizal Apriyanto, M Kobar, Mukhlisin, Urianto, Misri Hasanto, Darsono utama, Safran Siregar, dan Andhika Setiawan.
Untuk wilayah Riau, ASPRUMNAS Riau melalui Akademi Property Indonesia (API) siap berkolaborasi dengan Bupati dan Wali Kota. Masalah pola lahan kita mengikuti pola Pemerintah. Kalau pola lahannya dari Pengembang, API ASPRUMNAS Riau siap memfasilitasinya, ujar Jhon Satri,SH.,MH.
Saat ini kami akan memulainya di Kabupaten Kuansing dan Inhu, serta akan berlanjut ke Kabupaten/Kota lainnya. Jika ada lahan yang terkena Lahan Sawah Dilindungi (LSD), maka akan kami koordinasikan kepada Kementrian terkait melalui DPP ASPRUMNAS, ujar Direktur API H Jhon Satri.
