MediaSuaraMabes | Banda Aceh — Kelangkaan dan melonjaknya harga gas LPG bersubsidi 3 kilogram di sejumlah wilayah di Provinsi Aceh menuai kecaman keras dari Kepala Perwakilan (Kaperwil) Media Suara Mabes Aceh, Hanafiah. Ia menilai Kepala Biro (Kabid) Perekonomian Setda Provinsi Aceh, Zaini, S.Sos., M.M., beserta jajarannya, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkesan lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Hanafiah menegaskan bahwa meskipun pengawasan operasional harian berada di tingkat kabupaten/kota, pemerintah provinsi memiliki peran strategis dalam koordinasi lintas wilayah, penetapan kebijakan regional, serta pengendalian distribusi dan harga gas bersubsidi.
Saat ditemui awak media di kantornya di kawasan Simpang Lima, Kota Banda Aceh, Sabtu (13/12/2025), Hanafiah menyampaikan keprihatinannya atas kondisi masyarakat yang kesulitan memperoleh gas LPG subsidi, bahkan harus membeli dengan harga jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Saat ini masyarakat Aceh mengalami kelangkaan gas LPG subsidi 3 kg. Kalaupun tersedia di pangkalan, harganya sangat mahal. Ada yang menjual hingga Rp40 ribu per tabung. Ini sangat memberatkan rakyat, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang sulit,” ujar Hanafiah.
Menurutnya, Kabid Perekonomian Provinsi Aceh memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal stok dan harga gas bersubsidi melalui peran aktif di Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Aceh, yang bertugas memantau ketersediaan pasokan serta pergerakan harga barang kebutuhan pokok, termasuk LPG subsidi.
“Kabid Perekonomian adalah bagian penting dari TPID. Tapi faktanya, di banyak kabupaten dan kota di Aceh gas masih langka dan harganya tinggi. Ini menimbulkan pertanyaan besar: pengawasan itu berjalan atau tidak?” tegasnya.
Hanafiah juga menyoroti lemahnya koordinasi antara Biro Perekonomian Provinsi Aceh dengan Disperindag, Hiswana Migas, Pertamina, serta pemerintah kabupaten/kota, yang seharusnya memastikan distribusi LPG subsidi berjalan lancar, merata, dan tepat sasaran.
Ia menambahkan bahwa pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk mengambil langkah strategis, termasuk koordinasi antarwilayah, penetapan kebijakan tingkat provinsi melalui Peraturan Gubernur atau Surat Keputusan, serta pengawasan bersama guna mencegah penyelewengan distribusi dan permainan harga.
“Secara aturan, semua instrumen pengawasan itu ada. Tapi kondisi di lapangan sangat memprihatinkan. Seolah-olah kebijakan dan mekanisme itu tidak dijalankan,” imbuhnya.
Selain itu, Hanafiah menegaskan bahwa pemerintah provinsi memiliki kewajiban untuk melaporkan kondisi stok dan distribusi gas LPG subsidi kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM dan BPH Migas, sebagai dasar pengambilan kebijakan nasional.
Ia berharap pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM, dapat lebih serius merespons persoalan distribusi gas subsidi di Aceh dan tidak membiarkan masyarakat terus dirugikan akibat kelangkaan dan harga yang tidak terkendali.
“Negara harus hadir melindungi rakyat kecil. Jangan sampai gas subsidi yang seharusnya membantu masyarakat justru menjadi sumber penderitaan,” pungkas Hanafiah.
Hanafiah
