MahesaMediaCenter, Labusel Sumut | Ratusan masa yang mengatasnamakan Aliansi masyarakat kecamatan silang kitang kabupaten Labuhan batu selatan provinsi sumatra utara, melakukan unjuk rasa di kantor camat silang kitang, mereka berorasi menutut agar para PJ Kepala desa yang ada di kecamatan tersebut menghentikan prilaku tanpa prosedur mencopot perangkat desa,memberi Surat Peringatan SP para kepala dusun yang tidak ada kesalahan.
Contoh di Desa Mandala Sena dari 17 Dusun yang di beri Surat peringatan SP yang bakal di copot 14 kepala dusun, sejak prilaku yang membuat masyarakat gerah belum lagi bongkar pasang PJ kepala desa dalam kurun waktu 2 tahun 3 x PJ kepala desa di ganti contoh di desa ulu mahuam, sejak terpilihnya Bupati yang baru H Edimin.
Masyarakat kian gemuruh dengan pergantian Pj kepala desa khususnya di hampir seluruh kabupaten labuhan batu selatan, karna satu kabupaten hampir tidak ada lagi kepala desa Dipinitif, Bagaimana tidak menjadi kontropersi dari 52 desa yang sudah di Labusel kepala desanya hampir semua PLT hampir tidak ada yang dipinitif ini benar benar menunjukan kepada masyarakat bahwa pemerintah kabupaten labuhan batu selatan tidak propesional atau juga tidak becus menjalankan amanah uu no 14 tahun 2014 tetang desa,
Nah ketidak becusan itu lah yang kini menjadi bumerang dan di pertontonkan kepada masyarakat, terutama masyarskat desa yang ada di seluruh Kb Labusel propinsi Sumut ini benar benar benar memalukan.
Ketika masyarakat silang kitang unjuk rasa menyampaikan aspirasinya camat tidak nongol tidak berada di kantornya dengan alasan tugas luar tugas luar atau takut..??
Padahal warganya yang mau bertanya apa sebenarnya yang terjadi di kecamatan silang kitang kabupaten labuhan batu selatan ini menimbulkan tanda tanya yang pasti ketika masyarakat sudah tidak nyaman dengan prilaku pemimpinya pasti akan muncul gejolak ingat itu, karna menyampaikan pendapat di depan umum merupakan hak kontitusi yang di lindungi undang undang.
Saat demo berlangsung koordinator aksi Ora Krisna Lubis, mengatakan kepada Media Suara Mabes, tgl 9/11 apa sebenarnya yang di tuntut bang..? Coba bapak lihat atau di cek sendiri ini sudah benar benar menjengkelkan bang sejak tidak ada lagi yang di pinitif semua kepala desa di kecamatan ini kacau bang, setiap tahun gonta ganti PJ kepala desa, sudah itu ada isu yang kami dengar para kepala dusun dan perangkat desa juga mau di copoti, dengan dasar sudah di beri surat peringatan dari pj kepala desa.
Ini contohnya ya bang,, itu di desa mandala sena dari 17 Dusun mau di ganti 14 kadus yang sekarang sudah dapat surat peringatan, isu yang berkembang juga di desa Aek Goti, 20 kadus yang mau di ganti, di desa ulumahuam bang dalam kurun waktu 2 tahun 3 x ganti PJ kepala desa ini pemerintahan macam apa, biro krasi apa ini hancur ini bang…!! Teruss dugaannya apa bang ?
Ini prilaku oknum Tim Sukses bupati ini mau melakukan perbaikan tapi manusia manusia ini hanya mencari uang hanya untuk kepentingan pribadi nah ini harus di lawan bang..!! Kalau tidak akan ada kerugian negara karna menurut isu yang berkembang oknum tim sukses bupati ini ikut memverifikasi usulan dana desa di kantor camat ini ketika Rencana Anggaran Biaya RAB,
Dan perdes di kirim dari desa Oknum tim sukses ini ikut mempiripikasi usulan masyarakat desa dan memerintahkan camat mencoreti usulan masyarat yang kata Tim sukses itu tidak prioritas hebat ini bang. Lalu apa rencana Abang setelah unjuk rasa ini di lakukan ? kalau tidak di respon kami akan unjuk rasa yang lebih besar lagi membawa masa untuk menuntut agar Camat dan Pj kades di copot, sepak terjang Oknum tim sukses bupati ini harus di hentikan bang, “Kata Ora Krisna Lubis kesal.
Di tempat terpisah saat di minta tanggapanya pengurus Lembaga Pemantau Keuangan Negara PKN, SUNARDI, tgl 9/11 mengatakan kepada Media Suara Mabes, Intinya saya mendukung unjuk rasa ini karna memang hak kontitusi yang di lindungi undang undang juga saya lihat adanya ketimpangan di dalam mengambil ke bijakan dan saya anggap ini kurang profesional karna bang kalau tujuan PJ kades, melakukan evaluasi kinerja itu yang hendak di targetkan di copot tidak sebanyak itu, itu bukan evaluasi kinerja tapi pembersian,
Nah kemudian ada isu yang berkembang Oknum Tim Sukses bupati ikut memverifikasi usulan dana desa di kantor camat juga ini sudah kebablasan karna itu mutlak kewenangan Camat, Sekcam, juga kasi PMD, di kantor camat ini sebelum itu berkas di bawa ke dinas pemerintah desa, bukan kewenangan Tim sukses Bupati, dan tidak mengerti apa tupoksinya sebagai tim sukses, jangan merusak tatanan pemerintah kecamatan dan desa, kalau mereka merasa berjasa minta saja hadiah sama bupati, Dan saya juga akan ikut memantau apa bila kami temukan penyalagunaan dana desa akan kami loporkan ke penegak hukum Siapa saja orangnya lembaga kami tidak perduli bang, terang aktipis PKN mengahiri ucapannya. (M Suyanto)
